ANALISIS DUKUNGAN PP No 51 Tahun 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN TERHADAP PHARMACEUTICAL CARE

TUGAS SISTEM PELAYANAN FARMASI RUMAH SAKIT

Oleh :

Dyah Fany F.S , Erza Genatrika, Fitria Megawati, Nutrisia Aquariusinta S, Risha Fillah Fithria

PROGRAM STUDI ILMU FARMASI
MINAT MANAJEMEN FARMASI

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

 

PP 51 TAHUN 2009 DAN ORGANISASI PROFESI

Organisasi profesi apoteker yang dikenal luas di Indonesia adalah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Namun, berbeda dengan organisasi profesi dokter (Ikatan Dokter Indonesia), keberadaan organisasi profesi di dalam PP 51 tahun 2009 tidak didefenisikan dalam ketentuan umum, apakah IAI atau organisasi profesi apoteker yang lain. Pada Ketentuan Umum,  Pasal 1 angka (19) hanya dinyatakan, Organisasi Profesi adalah organisasi tempat berhimpun para apoteker di Indonesia.

PP 51 TAHUN 2009 DAN KEWENANGAN ORGANISASI PROFESI

PP 51 tahun 2009 pasal 55 ayat 1 dan 2 tentang Tenaga Kefarmasian harus memiliki:

  1. STRA, STRA Khusus, atau STRTTK yang masih berlaku
  2. Tempat atau ada tempat untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian atau fasilitas kefarmasian atau Fasilitas Kesehatan yang memiliki izin
  3. Rekomendasi dari Organisasi Profesi setempat

Pasal 55 tersebut menjelaskan bahwa organisasi profesi memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada apoteker untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) bagi yang ingin bekerja di apotek atau di instalasi farmasi rumah sakit dan Surat Izin Kerja (SIK) bagi yang ingin bekerja pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran

Organisasi profesi juga diberikan kewenangan untuk melakukan “audit kefarmasian”, yaitu evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat 1 dan 2 mengenai Kendali Mutu dan Biaya, yang isinya sebagai berikut :

(1)   Setiap Tenaga Kefarmasian dalam melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian wajib menyelenggarakan program kendali mutu dan kendali biaya.

(2)   Pelaksanaan kegiatan kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat   (1) dilakukan melalui audit kefarmasian.

Pasal 1 ayat (4) PP 51 tahun 2009 tentang pelayanan Kefarmasian, Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pasal tersebut menyebutkan definisi dari Pelayanan kefarmasian yang berrientasi pada pasien sehingga disini apoteker sebagai profesi yang berwenang pada keselamatan pasien harus selalu berhubungan dengan pasien dan selalu bekerjasama dengan dokter sebagai partner kerja. Sehingga berlaku segitiga hubungan antara dokter, apoteker dan pasien

Pasal 14 mengenai Pekerjaan Kefarmasian Dalam Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi, yang isinya sebagai berikut :

(1) Setiap Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi berupa obat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab.

(2) Apoteker sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian dalam Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal ini menjelaskan bahwa apoteker diberikan tanggung jawab untuk mengelola sarana distribusi (PBF), hal ini merupakan peluang bagi apoteker mengingat peraturan yang lama (paket deregulasi oktober) tentang PBF menyebutkan bahwa penanggung jawab PBF adalah asisten apoteker, kecuali PBF penyalur bahan baku penanggung jawabnya harus seorang apoteker.

Pasal 33 PP 51 tahun 2009, Tenaga Kefarmasian adalah a. Apoteker, b. Tenaga Teknis Kefarmasian, seperti Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, AnalIs Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/ Asisten Apoteker. Pasal ini menjelaskan tentang tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus bekerja sama secara profesional dibawah pengawasan apoteker untuk mewujudkan pharmaceutical care guna meningkatkan kualitas hidup pasien.

Dalam Pasal 58 PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dinyatakan bahwa Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota serta Organisasi profesi apoteker mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bagi pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian. Pasal ini menjelaskan tentang kewenangan bagi organisasi profesi untuk melakukan pembinaan terhadap apoteker yang berada dibawah naungannya.

Oke… semoga paham…

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s