The Secret to you!

Say this poultry everyday you wake up and start the day ūüôā

The Secret of Me

Today is the beginning of my new life
I am starting over today
All good things are coming to me
I am grateful to be alive

I see beauty all around me
I live with passion and purpose
I take time to laugh and play every day
I am awake, energized and alive

I focus on all the good things in live
And give thanks for every ones of them
I am at peace and one with everything
I feel the love, the joy and the abundance

I am free to be my self
I am magnificience in human form
I am the perfection of life

I am so grateful
To be ….

ME !!

 

(¬†¬†¬† ūüôā¬†¬† )

Iklan

Evidence Base Medicine (Definisi dari Beberapa Sumber)

Evidence Based Medicine

 

Evidence Based Medicine (EBM) merupakan pemanfaatan bukti ilmiah berdasarkan penelitian klinis mutakhir yang sahih dalam tatalaksana proses penyembuhan penyakit. Langkah EBM adalah mengajukan pertanyaan klinik yang dapat dijawab (asking answerable question); melakukan pelacakan pustaka untuk menjawab pertanyaan klinik; melakukan telaah kritis terhadap bukti ilmiah; melakukan integrasi antara bukti ilmiah yang valid, keahlian klinik, dan nilai serta harapan yang ada pada pasien; melakukan evaluasi hasil guna penerapan bukti ilmiah di dalam praktek. Tujuan utama dari EBM adalah membantu proses pengambilan keputusan klinik, baik untuk kepentingan pencegahan, diagnosis, terapetik, maupun rehabilitatif yang didasarkan pada bukti-bukti ilmiah terkini yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian maka salah satu syarat utama untuk memfasilitasi pengambilan keputusan klinik yang evidence-based, adalah dengan menyediakan bukti-bukti ilmiah yang relevan dengan masalah klinik yang dihadapi serta diutamakan yang berupa hasil meta-analisis, review sistematik, dan randomised controlled trial (RCT). Kalangan medis harus mempunyai kemampuan untuk melakukan kajian kritis (critical appraisal) berdasarkan prinsip-prinsip EBM terhadap hasil-hasil penelitian klinis tersebut dan independen dalam menentukan keputusan klinis (clinical decision). Secara lebih rinci EBM merupakan keterpaduan antara bukti-bukti ilmiah yang berasal dari studi yang terpercaya (best research evidence) dengan keahlian klinis (clinical expertise) dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat (patient values).

Banyaknya jenis dan jumlah obat yang beredar serta bertambahnya berbagai obat baru justru menyebabkan kebingungan dan kesukaran bagi dokter dan tenaga kesehatan lain dalam memilih obat untuk pelayanan kesehatan. Sebagian besar sediaan obat yang beredar merupakan duplikasi sediaan yang ada, dengan isi dan dosis yang sama tetapi harga berbeda. Sebagian lagi merupakan obat yang kurang dibutuhkan karena tidak sesuai dengan kondisi penyakit yang ada atau obat tersebut sesuai dengan kondisi yang ada namun risikonya lebih besar daripada manfaatnya. Teknologi diagnostik dan terapetik selalu disempurnakan dari waktu ke waktu, sehingga bisa saja obat atau teknologi kesehatan yang sebelumnya diketahui terbaik di masanya dapat segera digantikan oleh obat atau teknologi kesehatan yang lebih efektif dan aman. Dengan bertambahnya pengalaman klinik seseorang maka kemampuan/ketrampilan untuk mendiagnosis dan menetapkan bentuk terapi juga meningkat. Namun pada saat yang bersamaan, kemampuan ilmiah (akibat terbatasnya informasi yang dapat diakses) serta kinerja klinik (akibat hanya mengandalkan pengalaman, yang sering tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah) menurun secara signifikan. Dengan meningkatnya jumlah pasien, waktu yang diperlukan untuk pelayanan semakin banyak. Akibatnya, waktu yang dimanfaatkan untuk meng-up date ilmu (misalnya membaca journal-journal kedokteran atau menghadiri seminar-seminar ilmiah) sangatlah kurang. Dalam situasi tersebut praktisi medik tidak menyadari bahwa tindakan medik yang dilakukan sebenarnya sudah tidak lagi direkomendasikan pada saat ini. Jika tetap dilakukan, maka secara tidak sadar yang bersangkutan telah melakukan medication error, atau memberikan jenis terapi yang sudah usang atau bahkan tidak lagi dianjurkan. Untuk itu, agar dapat memberikan terapi terbaik untuk pasien, praktisi medik harus menetapkan jenis obat yang benar‚ÄĎbenar diperlukan, paling efektif dan aman bagi pasien. Proses pengambilan keputusan untuk memilih obat ini harus didasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang terkini dan valid yaitu menggunakan EBM. Dalam mempraktekkan EBM, praktisi medik dibantu oleh farmasis atau apoteker yang memang tidak secara langsung memberikan pengobatan kepada pasien, namun sebagai bagian dari tim kesehatan, farmasis berhak dan berwenang memberikan saran kepada dokter mengenai pilihan pengobatannya berdasarkan EBM, dan turut serta memonitor perkembangan kesehatan pasien. Sehingga, selain dapat meningkatkan keberhasilan terapi dan memperbaiki kualitas hidup pasien, EBM juga dapat melindungi dokter dari tuntutan malpraktek akibat keputusan terapi yang tidak berdasarkan bukti.

Daftar Pustaka

Amir, D., 2009. Evidence Based Medicine. Bagian Ilmu Penyakit Saraf FK-Unand/RS DR. M. Djamil,  Padang

Kusnanto, H., 2008. Kebijakan Kesehatan Masyarakat Berbasis Bukti. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Program Studi Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta

Straus SE, Richardson WS, Paul Glasziou, Haynes RB., 2005. Evidence-based Medicine: How to Practice and Teach EBM. Churchill Livingstone, Edinburgh.

MEDICATION ERROR (DEFINISI dari beberapa SUMBER)

Medication error adalah suatu kesalahan dalam proses pengobatan yang masih berada dalam pengawasan dan tanggung jawab profesi kesehatan, pasien atau konsumen, dan seharusnya dapat dicegah (Cohen, 1991, Basse & Myers, 1998). Dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 disebutkan bahwa pengertian medication error adalah kejadian yang merugikan pasien, akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan, yang sebetulnya dapat dicegah. Kejadian medication error dibagi dalam 4 fase, yaitu fase prescribing, fase transcribing, fase dispensing dan fase administration oleh pasien. Medication error pada fase prescribing adalah error yang terjadi pada fase penulisan resep. Fase ini meliputi: obat yang diresepkan tidak tepat indikasi, tidak tepat pasien atau kontraindikasi, tidak tepat obat atau ada obat yang tidak ada indikasinya, tidak tepat dosis dan aturan pakai. Pada fase transcribing, error terjadi pada saat pembacaan resep untuk proses dispensing. Error pada fase dispensing terjadi pada saat penyiapan hingga penyerahan resep oleh petugas apotek. Sedangkan error pada fase administration adalah error yang terjadi pada proses penggunaan obat. Fase ini dapat melibatkan petugas apotek dan pasien atau keluarganya.

Menurut Cohen (1991) dari fase-fase medication error di atas, dapat dikemukakan bahwa faktor penyebabnya dapat berupa: 1) Komunikasi yang buruk, baik secara tertulis (dalam resep) maupun secara lisan (antar pasien, dokter dan apoteker). 2) Sistem distribusi obat yang kurang mendukung (sistem komputerisasi, sistem penyimpanan obat, dan lain sebagainya). 3) Sumber daya manusia (kurang pengetahuan, pekerjaan yang berlebihan). 4) Edukasi kepada pasien kurang. 5) Peran pasien dan keluarganya kurang.

Hasil cohort study oleh Kozer, et al (2005) melibatkan 1532 peresepan pasien anak-anak di ICU 12 Rumah Sakit di Amerika yang disampling secara random, sekitar 10% di antaranya mengalami medication error yang terinci menjadi prescribing error (10.1%) dan drug administration error (3,9%). Medication error pada anak-anak merupakan kejadian yang penting, jika dibandingkan dengan kejadian pada dewasa maka potensi merugikannya tiga kali lipat. Dari studi terhadap 10788 peresepan pediatri, 616 potensial untuk terjadi error. Sejumlah 120 (19,5%) termasuk kategori sangat membahayakan, 115 (18,7%) potensial terjadi ADR (Adverse Drug Reaction), 5 kasus (0,8%) adalah ADR yang dapat dicegah. Sehubungan dengan hal tsb., ada tiga cara yang dinyatakan dapat mencegah medication error yaitu: 1) Penulisan resep oleh dokter secara komputerisasi (76%). 2) Ward clinical pharmacist (81%). 3) Peningkatan komunikasi antar dokter, apoteker/perawat dan pasien (86%) (Fortescue et al, 2003).

Berdasarkan laporan dari USP Medication Error Reporting Program, beberapa hal berikut dapat dilakukan ketika dokter menulis resep untuk mencegah salah interpretasi terhadap penulisan resep, yaitu: 1) Mencantumkan identitas dokter yang tercetak dalam kertas resep. 2) Menuliskan nama lengkap obat (dianjurkan dalam nama generik), kekuatan, dosis dan bentuk sediaan. 3) Nama pasien, umur dan alamat, juga berat badan dan nama orang tua untuk pasien anak (Katzung and Lofholm, 1997).

Dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 disebutkan bahwa Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pengobatan. Dalam pelayanan resep Apoteker harus melakukan skrining resep yang meliputi: 1) Persyaratan administratif (a. nama, SIP dan alamat dokter, b. tanggal penulisan resep, c. tanda tangan / paraf dokter penulis resep, d. nama, alamat, umur jenis kelamin dan berat badan pasien, e. nama obat, potensi, dosis dan jumlah yang diminta, f. cara pemakaian yang jelas, g. informasi lainnya). 2) Kesesuaian farmasetika (a. bentuk sediaan, b. dosis, c. potensi, d. stabilitas, e. inkompatibilitas, f. cara dan lama pemberian). 3) Pertimbangan klinis (a. efek samping, b. alergi, c. interaksi, d. kesesuaian indikasi, dosis, pasien, dan lain-lain).

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2004, KepMenKes Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004, Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.

Cohen, M.R.,, 1991, Causes of Medication Error, in: Cohen. M.R., (Ed), Medication Error, American Pharmaceutical Association, Washington, DC

Kozer, E. , et al, 2005, Variables Associated With Medication Errors in Pediatric Emergency Medicine, Pediatrics, American Academy of Pediatrics, March 4, p. 737-743 Fortescue, E.B., et al, 2003, Prioritizing Strategies for Preventing Medication Errors and Adverse Drug Events in Pediatric Inpatients, Pediatrics, American Academy of Pediatrics, Vol. III. No. 4 April, p.722-729.

Katzung, B.G., and Lofholm, P.W., 1997, Peresepan Rasional dan Penulisan Resep, dalam: Katzung, B.G., Basic & Clinical Pharmacology, diterjemahkan oleh Agoes, H.A., (ed), Edisi VI, Penerbit Buku Kedokteran, EGC, hal: 1010 ‚Äď 1021 (Trochim, 2003).

Titin, dkk, et al, 2005, Kajian kelengkapan resep pediatri yang berpotensi menimbulkan medication error di 2 rumah sakit dan 10 apotek di Yogyakarta, Fakultas Farmasi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Analisis Kehadiran Apoteker di Apotek dari Sisi Etika Profesi

Analisis Kehadiran Apoteker di Apotek dari Sisi Etika Profesi

(NO PHARMACIST NO SERVICE ???)

 

Apoteker atau ada yang menyebutnya dengan farmasis merupakan salah satu dari profesi kesehatan. Untuk menjadi seorang apoteker, maka setelah menamatkan sekolah menengahnya, seseorang harus melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi dengan memilih jurusan FARMASI. Jurusan ini berlangsung selama 4 tahun atau 8 semester. Setelah studi ini diselesaikan dan mendapatkan gelar Sarjana, maka langkah selanjutnya adalah mengambil kuliah profesi selama 1 tahun atau 2 semester. Baru setelah kuliah profesi ini diselesaikan, seseorang berhak menyandang profesi apoteker yang sebelumnya harus mengucapkan sumpah profesi di hadapan pemuka agama yang didatangkan dari instansi berwenang.

Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya; serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Secara garis besar, suatu profesi mengandung :

  1. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis: Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktek.
  2. Asosiasi profesional: Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya.
  3. Pendidikan yang ekstensif: Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.
  4. Ujian kompetensi: Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.
  5. Pelatihan institutional: Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan.
  6. Lisensi: Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
  7. Otonomi kerja: Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.
  8. Kode etik: Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.
  9. Mengatur diri: Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.
  10. Layanan publik dan altruisme: Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat.
  11. Status dan imbalan yang tinggi: Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat

(Wikipedia)

Dengan melihat nama profesi ini, maka apoteker sangat erat dikaitkan dengan apotek. Apotek sebagai salah satu tempat pengabdiaan pekerjaan kefarmasian, tempat yang paling banyak menampung apoteker. Sesuai dengan peraturan pemerintah, apotek harus dibawah tanggung jawab seorang apoteker. Di Indonesia, satu apotek pada umumnya memiliki satu apoteker, kecuali pada beberapa apotek besar. Apotek di Indonesia dalam menjalankan tugasnya, apoteker dibantu oleh beberapa tenaga teknis seperti asisten apoteker, juru racik, kasir atau tenaga lainnya. Apoteker dalam apotek mempunyai peluang 100% untuk dapat menjumpai dan berkomunikasi dengan pasien, memberikan inforrmasi terkait dengan obat. Akan tetapi, bagaimana dengan kenyataannnya? Pada masa sekarang ini, apoteker masih belum dapat memenuhi tugasnya untuk berada di apotek. Alasan-alasan yang dikemukakan pun bermacam-macam, seperti minimnya jumlah tenaga (hanya 1 apoteker), gaji yang kecil sehingga double-job, atau ini hanya sebagai pekerjaan sampingan sehingga kurang memiliki tanggung jawab terhadap keberadaannya di apotek. Keberadaan apoteker di apotek bukan hanya sekedar keberadaannya, karena keberadaan apoteker terkait dengan obat yang berguna untuk mencegah, mengobati, dan akhirnya menyembuhkan, dalam artiannya terkait dengan hidup pasien. Hal ini menjadikan peranan apoteker di apotek sangatlah penting, terutama bila dikaitkan dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek. Standar pelayanan farmasi di apotek disusun atas kerjasama ISFI dengan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Direktorat Jenderal Pelayanan Farmasi Departemen Kesehatan pada tahun 2003. Standar kompetensi apoteker di apotek ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional, melindungi profesi dari tuntutan masyarakat yang tidak wajar, sebagai pedoman dalam pengawasan praktek apoteker dan untuk pembinaan serta meningkatkan mutu pelayanan farmasi di apotek. Didalam standar tersebut pelaksanaan farmasi di apotek terdiri dari pelayanan obat non resep (bidang I), pelayanan komunikasi ‚Äď informasi ‚Äď edukasi (bidang II), pelayanan obat resep (bidang III) dan pengelolaan obat (bidang IV) (Direktorat Jenderal Pelayanan Farmasi, 2003).

Pelayanan Obat Non Resep

Pelayanan Obat Non Resep merupakan pelayanan kepada pasien yang ingin melakukan pengobatan sendiri, dikenal dengan swamedikasi. Obat untuk swamedikasi meliputi obat-obat yang dapat digunakan tanpa resep yang meliputi obat wajib apotek (OWA), obat bebas terbatas (OBT) dan obat bebas (OB). Obat wajib apotek terdiri dari kelas terapi oral kontrasepsi, obat saluran cerna, obat mulut serta tenggorokan, obat saluran nafas, obat yang mempengaruhi sistem neuromuskular, anti parasit dan obat kulit topikal (Dirjen POM, 1997).

Apoteker dalam melayani OWA diwajibkan memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang tercantum dalam daftar OWA 1 dan OWA 2. Wajib pula membuat catatan pasien serta obat yang diserahkan. Apoteker hendaknya memberikan informasi penting tentang dosis, cara pakai, kontra indikasi, efek samping dan lain-lain yang perlu

diperhatikan oleh pasien (Permenkes No.347 tahun 1990; Permenkes No.924 tahun 1993).

Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Apoteker hendaknya mampu menggalang komunikasi dengan tenaga kesehatan lain, termasuk kepada dokter. Termasuk memberi informasi tentang obat baru atau tentang produk obat yang sudah ditarik. Hendaknya aktif mencari masukan tentang keluhan pasien terhadap obat-obat yang dikonsumsi. Apoteker mencatat reaksi atau keluhan pasien untuk dilaporkan ke dokter, dengan cara demikian ikut berpartisipasi dalam pelaporan efek samping obat (ISFI, 2003). Konseling pasien merupakan bagian dari KIE. Kriteria pasien yang memerlukan pelayanan konseling diantaranya penderita penyakit kronis seperti asma, diabetes, kardiovaskular, penderita yang menerima obat dengan indeks terapi sempit, pasien lanjut usia, anak-anak, penderita yang sering mengalami reaksi alergi pada penggunaan obat dan penderita yang tidak patuh dalam meminum obat. Konseling hendaknya dilakukan di ruangan tersendiri yang dapat terhindar dari macam interupsi (Rantucci, 1997; ASHP, 1993). Pelayanan konseling dapat dipermudah dengan menyediakan leaflet atau booklet yang isinya meliputi patofisiologi penyakit dan mekanisme kerja obat.

Pelayanan Obat Resep

Pelayanan resep sepenuhnya atas tanggung jawab apoteker pengelola apotek. Apoteker tidak diizinkan untuk mengganti obat yang ditulis dalam resep dengan obat lain. Dalam hal pasien tidak mampu menebus obat yang ditulis dalam resep, apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter untuk pemilihan obat yang lebih terjangkau (Permenkes No.24 tahun 1993). Pelayanan resep didahului proses skrining resep yang meliputi pemeriksaan kelengkapan resep, keabsahan dan tinjauan kerasionalan obat. Resep yang lengkap harus ada nama, alamat dan nomor ijin praktek dokter, tempat dan tanggal resep, tanda R/ pada bagian kiri untuk tiap penulisan resep, nama obat dan jumlahnya, kadang-kadang cara pembuatan atau keterangan lain (iter, prn, cito) yang dibutuhkan, aturan pakai, nama pasien, serta tanda tangan atau paraf dokter (Dewi, 1985). Tinjauan kerasionalan obat meliputi pemeriksaan dosis, frekuensi penberian, adanya medikasi rangkap, interaksi obat, karakteristik penderita atau kondisi penyakit yang menyebabkan pasien menjadi kontra indikasi dengan obat yang diberikan (WHO, 1987).

Pengelolaan Obat

Kompetensi penting yang harus dimiliki apoteker dalam bidang pengelolaan obat meliputi kemampuan merancang, membuat, melakukan pengelolaan obat di apotek yang efektif dan efesien. Penjabaran dari kompetensi tersebut adalah dengan melakukan seleksi, perencanaan, penganggaran, pengadaan, produksi, penyimpanan, pengamanan persediaan, perancangan dan melakukan dispensing serta evaluasi penggunaan obat dalam rangka pelayanan kepada pasien yang terintegrasi dalam asuhan kefarmasian dan jaminan mutu pelayanan (ISFI, 2003).

Masih pentingkah peran apoteker saat ini sering dipertanyakan mengingat jumlah dan jenis obat obatan yang dapat diperoleh dalam perdagangan sekarang ini lebih banyak ditangani oleh orang yang bukan tenaga kefarmasian, peracikan obat telah digantikan oleh pabrik farmasi pada hampir semua formulasi, dan obat-obatan dapat pula diperoleh dengan order via pos, telepon atau internet atau dijual oleh dokter praktek dan diracik secara mesin racikan komputer. Namun peran apoteker tentu saja tidak hanya sebatas produk, seperti yang tertuang pada dimensi baru pekerjaan kefarmasian berikut ini :

  1. ASUHAN KEFARMASIAN ( Pharmaceutical care )
  2. FARMASI BERDASARKAN BUKTI ( Evidence base pharmacy )
  3. KEBUTUHAN MENJUMPAI PASIEN ( Meeting patients needs )
  4. PENANGANAN PASIEN KHRONIS-HIV/AIDS ( Chronic patient care hiv/aids )
  5. PENGOBATAN SENDIRI ( self-medications )
  6. JAMINAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN ( quality assurance of pharmaceutical care )
  7. FARMASI KLINIS ( clinical pharmacy )
  8. KEWASPADAAN OBAT ( pharmacovigilance = MESO ).

Bila ditinjau oleh standar pelayanan kefarmasian apoteker di apotek dan dimensi baru pekerjaan kefarmasian di atas, sangat terlihat peran apoteker yang sangat penting dan tidak dapat digantikan oleh profesi kesehatan lain. Lalu bagaimana pelayanan tersebut dapat diberikan apabila apoteker tidak berada di apotek? Bagaimana seharusnya apoteker terkait dengan keberadaanya di apotek? Apakah peraturan pemerintah /undang-undang/kode etik telah mendukung hal tersebut?

 

Analisis Kehadiran Apoteker di Apotek Dari Sisi Etika Profesi

Dalam kode etik farmasi, apoteker mempunyai kewajiban-kewajiban, baik secara umum, kepada pasien, teman sejawat, atau petugas kesehatan yang lain. Kewajiban-kewajiban ini akan terlaksana bila apoteker berada dalam tempat kerjanya. Peraturan pemerintah yang terbaru, PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pasal 25 ayat 2 juga mendukung keberadaan apoteker dalam setiap fasilitas kefarmasian, seperti dalam apotek. Walaupun pada sebagian besar dalam pendirian apotek, apoteker bekerjasama dengan pemodal, dikatakan bahwa pekerjaan kefarmasian sepenuhnya tetap dipegang oleh apoteker. Hal ini berarti bahwa izin apotek diberikan kepada apoteker, bukanlah kepada pemilik modal maka sudah sepantasnya lah pekerjaan kefarmasian dilakukan dan merupakan tanggung jawab seorang apoteker.

Secara umum, terkait kode etik farmasi maka kehadiran apoteker di apotek sangat penting. Hal ini disebabkan karena setiap penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh apoteker (PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 21 ayat 2).  Selain menyerahkan obat dari resep dokter (obat keras), apoteker juga dihadapkan oleh kebutuhan pemberian obat lain seperti obat wajib apotek, obat bebas, dan obat bebas terbatas dalam kaitannya dengan kebijakan self medication (pengobatan sendiri).

Kode etik apoteker Indonesia Pasal 3 : ‚ÄúSetiap Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya‚ÄĚ dan pasal 9 : ‚ÄúSeorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asazi penderita dan melindungi makhluk hidup insani‚ÄĚ, menerangkan peran apoteker dalam mengutamakan patient safety untuk mencegah medication error. Apoteker harus selalu menjalankan profesi sesuai standar kompetensi apoteker yang telah ditetapkan dan dilandasi prinsip kemanusiaan. Secara etis epistemologis, apoteker harus menyadari bahwa dia tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk masyarakat.

Dalam kode etik perihal kewajiban terhadap pasien bahwa apoteker harus  mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asazi penderita dan melindungi makhluk hidup insani. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai apoteker sebaiknya tidak hanya berfokus untuk kepentingan pribadi namun lebih luas kepada kepentingan pasien untuk mencegah medication error, menjaga keselamatan hidup pasien (patient safety) dan lebih lanjut meningkatkan QoL (quality of life dari pasien). Hal ini dapat dilakukan dengan terus meningkatkan kompetensi. Pemerintah pun telah menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Adanya standar ini mengenai standar apa saja yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kompetensinya.

Apoteker juga berperan sebagai sumber informasi. Sesuai kode etik apoteker Indonesia pasal 7 : ‚ÄúMenjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya‚ÄĚ. Apoteker sebagai sumber informasi terkait dengan obat, baik kepada penderita atau teman kerja (asisten apoteker). Bila sumber informasi tidak ditemukan dalam apotek, maka pasien/asisten apoteker akan menemukan kesulitan kepada siapa akan menanyakan berbagai hal terkait obat. Terlebih lagi saat ini masyarakat telah menyadari pentingnya kesehatan sehingga masyarakat lebih kritis terhadap kesehatannya, sehingga informasi obat sangat penting untuk disampaikan kepada pasien.

Apoteker juga perlu mereview peraturan pemerintah tentang kewajiban adanya apoteker di apotek selama apotek buka. Jika apotek buka selama 13 jam dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, maka minimal dalam 1 apotek diperlukan 2 apoteker. Ketika seorang apoteker tidak dapat memenuhi kewajibannya di suatu tempat kerja, misalnya di apotek, dia dapat mengangkat apoteker pendamping dan/atau apoteker pengganti maka syarat bahwa ada apoteker di apotek menjadi terpenuhi. Adanya peraturan ini, secara jelas menjelaskan bahwa keberadaan apoteker di apotek adalah mutlak. Bila dikaitkan dengan kode etik apoteker Indonesia pasal 5 : ‚ÄúDi dalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian‚ÄĚ. Bila apoteker tidak hadir di apotek, bisa dikatakan dia melanggar kode etik yaitu mencari keuntungan diri semata dengan mendapat gaji buta. Hal ini sangat bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.

Sebagai profesional yang memiliki kode etik keprofesian yang berperan sebagai ujung tombak dalam rantai pelayanan kesehatan khususnya obat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, maka sudah seharusnya apoteker berada di apotek untuk melakukan pelayanan kefarmasian.

Kesimpulan   

Sebagai profesional yang memiliki kode etik keprofesian yang berperan sebagai ujung tombak dalam rantai pelayanan kesehatan khususnya obat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, maka sudah seharusnya farmasis berada di apotek untuk melakukan pekerjaan kefarmasiannya. Bila kompetensi apoteker digunakan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menjalankan pekerjaankefarmasiaan maka berarti apoteker telah berperilaku sesuai kode etiknya, yang pada akhirnya kualitas hidup pasienlah yang akan meningkat.

 

Disusun Oleh :

Farida Munawaroh (PFA/903)

Ferawati Claudia Ida (PFA/904)

Isnenia (PFA/905)

Rastria Meilanda (PFA/923)

Ingenida Hadning (PFA/930)

MAGISTER MANAJEMEN FARMASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2010

ANALISIS DUKUNGAN PP No 51 Tahun 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN TERHADAP PHARMACEUTICAL CARE

TUGAS SISTEM PELAYANAN FARMASI RUMAH SAKIT

Oleh :

Dyah Fany F.S , Erza Genatrika, Fitria Megawati, Nutrisia Aquariusinta S, Risha Fillah Fithria

PROGRAM STUDI ILMU FARMASI
MINAT MANAJEMEN FARMASI

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

 

PP 51 TAHUN 2009 DAN ORGANISASI PROFESI

Organisasi profesi apoteker yang dikenal luas di Indonesia adalah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Namun, berbeda dengan organisasi profesi dokter (Ikatan Dokter Indonesia), keberadaan organisasi profesi di dalam PP 51 tahun 2009 tidak didefenisikan dalam ketentuan umum, apakah IAI atau organisasi profesi apoteker yang lain. Pada Ketentuan Umum,  Pasal 1 angka (19) hanya dinyatakan, Organisasi Profesi adalah organisasi tempat berhimpun para apoteker di Indonesia.

PP 51 TAHUN 2009 DAN KEWENANGAN ORGANISASI PROFESI

PP 51 tahun 2009 pasal 55 ayat 1 dan 2 tentang Tenaga Kefarmasian harus memiliki:

  1. STRA, STRA Khusus, atau STRTTK yang masih berlaku
  2. Tempat atau ada tempat untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian atau fasilitas kefarmasian atau Fasilitas Kesehatan yang memiliki izin
  3. Rekomendasi dari Organisasi Profesi setempat

Pasal 55 tersebut menjelaskan bahwa organisasi profesi memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada apoteker untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) bagi yang ingin bekerja di apotek atau di instalasi farmasi rumah sakit dan Surat Izin Kerja (SIK) bagi yang ingin bekerja pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran

Organisasi profesi juga diberikan kewenangan untuk melakukan ‚Äúaudit kefarmasian‚ÄĚ, yaitu evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat 1 dan 2 mengenai Kendali Mutu dan Biaya, yang isinya sebagai berikut :

(1)   Setiap Tenaga Kefarmasian dalam melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian wajib menyelenggarakan program kendali mutu dan kendali biaya.

(2)   Pelaksanaan kegiatan kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat   (1) dilakukan melalui audit kefarmasian.

Pasal 1 ayat (4) PP 51 tahun 2009 tentang pelayanan Kefarmasian, Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pasal tersebut menyebutkan definisi dari Pelayanan kefarmasian yang berrientasi pada pasien sehingga disini apoteker sebagai profesi yang berwenang pada keselamatan pasien harus selalu berhubungan dengan pasien dan selalu bekerjasama dengan dokter sebagai partner kerja. Sehingga berlaku segitiga hubungan antara dokter, apoteker dan pasien

Pasal 14 mengenai Pekerjaan Kefarmasian Dalam Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi, yang isinya sebagai berikut :

(1) Setiap Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi berupa obat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab.

(2) Apoteker sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian dalam Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal ini menjelaskan bahwa apoteker diberikan tanggung jawab untuk mengelola sarana distribusi (PBF), hal ini merupakan peluang bagi apoteker mengingat peraturan yang lama (paket deregulasi oktober) tentang PBF menyebutkan bahwa penanggung jawab PBF adalah asisten apoteker, kecuali PBF penyalur bahan baku penanggung jawabnya harus seorang apoteker.

Pasal 33 PP 51 tahun 2009, Tenaga Kefarmasian adalah a. Apoteker, b. Tenaga Teknis Kefarmasian, seperti Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, AnalIs Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/ Asisten Apoteker. Pasal ini menjelaskan tentang tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus bekerja sama secara profesional dibawah pengawasan apoteker untuk mewujudkan pharmaceutical care guna meningkatkan kualitas hidup pasien.

Dalam Pasal 58 PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dinyatakan bahwa Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota serta Organisasi profesi apoteker mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bagi pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian. Pasal ini menjelaskan tentang kewenangan bagi organisasi profesi untuk melakukan pembinaan terhadap apoteker yang berada dibawah naungannya.

Oke… semoga paham…

ANALISIS KEHADIRAN APOTEKER DI APOTEK DARI SISI ETIKA PROFESI (NO PHARMACIST NO SERVICE ???)

Apoteker atau ada yang menyebutnya dengan farmasis merupakan salah satu dari profesi kesehatan. Untuk menjadi seorang apoteker, maka setelah menamatkan sekolah menengahnya, seseorang harus melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi dengan memilih jurusan FARMASI. Jurusan ini berlangsung selama 4 tahun atau 8 semester. Setelah studi ini diselesaikan dan mendapatkan gelar Sarjana, maka langkah selanjutnya adalah mengambil kuliah profesi selama 1 tahun atau 2 semester. Baru setelah kuliah profesi ini diselesaikan, seseorang berhak menyandang profesi apoteker yang sebelumnya harus mengucapkan sumpah profesi di hadapan pemuka agama yang didatangkan dari instansi berwenang.

Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya; serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Secara garis besar, suatu profesi mengandung :

  1. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis: Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktek.
  2. Asosiasi profesional: Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya.
  3. Pendidikan yang ekstensif: Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.
  4. Ujian kompetensi: Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.
  5. Pelatihan institutional: Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan.
  6. Lisensi: Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
  7. Otonomi kerja: Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.
  8. Kode etik: Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.
  9. Mengatur diri: Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.
  10. Layanan publik dan altruisme: Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat.
  11. Status dan imbalan yang tinggi: Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat

(Wikipedia)

Dengan melihat nama profesi ini, maka apoteker sangat erat dikaitkan dengan apotek. Apotek sebagai salah satu tempat pengabdiaan pekerjaan kefarmasian, tempat yang paling banyak menampung apoteker. Sesuai dengan peraturan pemerintah, apotek harus dibawah tanggung jawab seorang apoteker. Di Indonesia, satu apotek pada umumnya memiliki satu apoteker, kecuali pada beberapa apotek besar. Apotek di Indonesia dalam menjalankan tugasnya, apoteker dibantu oleh beberapa tenaga teknis seperti asisten apoteker, juru racik, kasir atau tenaga lainnya. Apoteker dalam apotek mempunyai peluang 100% untuk dapat menjumpai dan berkomunikasi dengan pasien, memberikan inforrmasi terkait dengan obat. Akan tetapi, bagaimana dengan kenyataannnya? Pada masa sekarang ini, apoteker masih belum dapat memenuhi tugasnya untuk berada di apotek. Alasan-alasan yang dikemukakan pun bermacam-macam, seperti minimnya jumlah tenaga (hanya 1 apoteker), gaji yang kecil sehingga double-job, atau ini hanya sebagai pekerjaan sampingan sehingga kurang memiliki tanggung jawab terhadap keberadaannya di apotek. Keberadaan apoteker di apotek bukan hanya sekedar keberadaannya, karena keberadaan apoteker terkait dengan obat yang berguna untuk mencegah, mengobati, dan akhirnya menyembuhkan, dalam artiannya terkait dengan hidup pasien. Hal ini menjadikan peranan apoteker di apotek sangatlah penting, terutama bila dikaitkan dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek. Standar pelayanan farmasi di apotek disusun atas kerjasama ISFI dengan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Direktorat Jenderal Pelayanan Farmasi Departemen Kesehatan pada tahun 2003. Standar kompetensi apoteker di apotek ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional, melindungi profesi dari tuntutan masyarakat yang tidak wajar, sebagai pedoman dalam pengawasan praktek apoteker dan untuk pembinaan serta meningkatkan mutu pelayanan farmasi di apotek. Didalam standar tersebut pelaksanaan farmasi di apotek terdiri dari pelayanan obat non resep (bidang I), pelayanan komunikasi ‚Äď informasi ‚Äď edukasi (bidang II), pelayanan obat resep (bidang III) dan pengelolaan obat (bidang IV) (Direktorat Jenderal Pelayanan Farmasi, 2003).

Pelayanan Obat Non Resep

Pelayanan Obat Non Resep merupakan pelayanan kepada pasien yang ingin melakukan pengobatan sendiri, dikenal dengan swamedikasi. Obat untuk swamedikasi meliputi obat-obat yang dapat digunakan tanpa resep yang meliputi obat wajib apotek (OWA), obat bebas terbatas (OBT) dan obat bebas (OB). Obat wajib apotek terdiri dari kelas terapi oral kontrasepsi, obat saluran cerna, obat mulut serta tenggorokan, obat saluran nafas, obat yang mempengaruhi sistem neuromuskular, anti parasit dan obat kulit topikal (Dirjen POM, 1997).

Apoteker dalam melayani OWA diwajibkan memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang tercantum dalam daftar OWA 1 dan OWA 2. Wajib pula membuat catatan pasien serta obat yang diserahkan. Apoteker hendaknya memberikan informasi penting tentang dosis, cara pakai, kontra indikasi, efek samping dan lain-lain yang perlu

diperhatikan oleh pasien (Permenkes No.347 tahun 1990; Permenkes No.924 tahun 1993).

Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Apoteker hendaknya mampu menggalang komunikasi dengan tenaga kesehatan lain, termasuk kepada dokter. Termasuk memberi informasi tentang obat baru atau tentang produk obat yang sudah ditarik. Hendaknya aktif mencari masukan tentang keluhan pasien terhadap obat-obat yang dikonsumsi. Apoteker mencatat reaksi atau keluhan pasien untuk dilaporkan ke dokter, dengan cara demikian ikut berpartisipasi dalam pelaporan efek samping obat (ISFI, 2003). Konseling pasien merupakan bagian dari KIE. Kriteria pasien yang memerlukan pelayanan konseling diantaranya penderita penyakit kronis seperti asma, diabetes, kardiovaskular, penderita yang menerima obat dengan indeks terapi sempit, pasien lanjut usia, anak-anak, penderita yang sering mengalami reaksi alergi pada penggunaan obat dan penderita yang tidak patuh dalam meminum obat. Konseling hendaknya dilakukan di ruangan tersendiri yang dapat terhindar dari macam interupsi (Rantucci, 1997; ASHP, 1993). Pelayanan konseling dapat dipermudah dengan menyediakan leaflet atau booklet yang isinya meliputi patofisiologi penyakit dan mekanisme kerja obat.

Pelayanan Obat Resep

Pelayanan resep sepenuhnya atas tanggung jawab apoteker pengelola apotek. Apoteker tidak diizinkan untuk mengganti obat yang ditulis dalam resep dengan obat lain. Dalam hal pasien tidak mampu menebus obat yang ditulis dalam resep, apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter untuk pemilihan obat yang lebih terjangkau (Permenkes No.24 tahun 1993). Pelayanan resep didahului proses skrining resep yang meliputi pemeriksaan kelengkapan resep, keabsahan dan tinjauan kerasionalan obat. Resep yang lengkap harus ada nama, alamat dan nomor ijin praktek dokter, tempat dan tanggal resep, tanda R/ pada bagian kiri untuk tiap penulisan resep, nama obat dan jumlahnya, kadang-kadang cara pembuatan atau keterangan lain (iter, prn, cito) yang dibutuhkan, aturan pakai, nama pasien, serta tanda tangan atau paraf dokter (Dewi, 1985). Tinjauan kerasionalan obat meliputi pemeriksaan dosis, frekuensi penberian, adanya medikasi rangkap, interaksi obat, karakteristik penderita atau kondisi penyakit yang menyebabkan pasien menjadi kontra indikasi dengan obat yang diberikan (WHO, 1987).

Pengelolaan Obat

Kompetensi penting yang harus dimiliki apoteker dalam bidang pengelolaan obat meliputi kemampuan merancang, membuat, melakukan pengelolaan obat di apotek yang efektif dan efesien. Penjabaran dari kompetensi tersebut adalah dengan melakukan seleksi, perencanaan, penganggaran, pengadaan, produksi, penyimpanan, pengamanan persediaan, perancangan dan melakukan dispensing serta evaluasi penggunaan obat dalam rangka pelayanan kepada pasien yang terintegrasi dalam asuhan kefarmasian dan jaminan mutu pelayanan (ISFI, 2003).

Masih pentingkah peran apoteker saat ini sering dipertanyakan mengingat jumlah dan jenis obat obatan yang dapat diperoleh dalam perdagangan sekarang ini lebih banyak ditangani oleh orang yang bukan tenaga kefarmasian, peracikan obat telah digantikan oleh pabrik farmasi pada hampir semua formulasi, dan obat-obatan dapat pula diperoleh dengan order via pos, telepon atau internet atau dijual oleh dokter praktek dan diracik secara mesin racikan komputer. Namun peran apoteker tentu saja tidak hanya sebatas produk, seperti yang tertuang pada dimensi baru pekerjaan kefarmasian berikut ini :

  1. ASUHAN KEFARMASIAN ( Pharmaceutical care )
  2. FARMASI BERDASARKAN BUKTI ( Evidence base pharmacy )
  3. KEBUTUHAN MENJUMPAI PASIEN ( Meeting patients needs )
  4. PENANGANAN PASIEN KHRONIS-HIV/AIDS ( Chronic patient care hiv/aids )
  5. PENGOBATAN SENDIRI ( self-medications )
  6. JAMINAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN ( quality assurance of pharmaceutical care )
  7. FARMASI KLINIS ( clinical pharmacy )
  8. KEWASPADAAN OBAT ( pharmacovigilance = MESO ).

Bila ditinjau oleh standar pelayanan kefarmasian apoteker di apotek dan dimensi baru pekerjaan kefarmasian di atas, sangat terlihat peran apoteker yang sangat penting dan tidak dapat digantikan oleh profesi kesehatan lain. Lalu bagaimana pelayanan tersebut dapat diberikan apabila apoteker tidak berada di apotek? Bagaimana seharusnya apoteker terkait dengan keberadaanya di apotek? Apakah peraturan pemerintah /undang-undang/kode etik telah mendukung hal tersebut?

Analisis Kehadiran Apoteker di Apotek Dari Sisi Etika Profesi

Dalam kode etik farmasi, apoteker mempunyai kewajiban-kewajiban, baik secara umum, kepada pasien, teman sejawat, atau petugas kesehatan yang lain. Kewajiban-kewajiban ini akan terlaksana bila apoteker berada dalam tempat kerjanya. Peraturan pemerintah yang terbaru, PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pasal 25 ayat 2 juga mendukung keberadaan apoteker dalam setiap fasilitas kefarmasian, seperti dalam apotek. Walaupun pada sebagian besar dalam pendirian apotek, apoteker bekerjasama dengan pemodal, dikatakan bahwa pekerjaan kefarmasian sepenuhnya tetap dipegang oleh apoteker. Hal ini berarti bahwa izin apotek diberikan kepada apoteker, bukanlah kepada pemilik modal maka sudah sepantasnya lah pekerjaan kefarmasian dilakukan dan merupakan tanggung jawab seorang apoteker.

Secara umum, terkait kode etik farmasi maka kehadiran apoteker di apotek sangat penting. Hal ini disebabkan karena setiap penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh apoteker (PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 21 ayat 2).  Selain menyerahkan obat dari resep dokter (obat keras), apoteker juga dihadapkan oleh kebutuhan pemberian obat lain seperti obat wajib apotek, obat bebas, dan obat bebas terbatas dalam kaitannya dengan kebijakan self medication (pengobatan sendiri).

Kode etik apoteker Indonesia Pasal 3 : ‚ÄúSetiap Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya‚ÄĚ dan pasal 9 : ‚ÄúSeorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asazi penderita dan melindungi makhluk hidup insani‚ÄĚ, menerangkan peran apoteker dalam mengutamakan patient safety untuk mencegah medication error. Apoteker harus selalu menjalankan profesi sesuai standar kompetensi apoteker yang telah ditetapkan dan dilandasi prinsip kemanusiaan. Secara etis epistemologis, apoteker harus menyadari bahwa dia tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk masyarakat.

Dalam kode etik perihal kewajiban terhadap pasien bahwa apoteker harus  mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asazi penderita dan melindungi makhluk hidup insani. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai apoteker sebaiknya tidak hanya berfokus untuk kepentingan pribadi namun lebih luas kepada kepentingan pasien untuk mencegah medication error, menjaga keselamatan hidup pasien (patient safety) dan lebih lanjut meningkatkan QoL (quality of life dari pasien). Hal ini dapat dilakukan dengan terus meningkatkan kompetensi. Pemerintah pun telah menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Adanya standar ini mengenai standar apa saja yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kompetensinya.

Apoteker juga berperan sebagai sumber informasi. Sesuai kode etik apoteker Indonesia pasal 7 : ‚ÄúMenjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya‚ÄĚ. Apoteker sebagai sumber informasi terkait dengan obat, baik kepada penderita atau teman kerja (asisten apoteker). Bila sumber informasi tidak ditemukan dalam apotek, maka pasien/asisten apoteker akan menemukan kesulitan kepada siapa akan menanyakan berbagai hal terkait obat. Terlebih lagi saat ini masyarakat telah menyadari pentingnya kesehatan sehingga masyarakat lebih kritis terhadap kesehatannya, sehingga informasi obat sangat penting untuk disampaikan kepada pasien.

Apoteker juga perlu mereview peraturan pemerintah tentang kewajiban adanya apoteker di apotek selama apotek buka. Jika apotek buka selama 13 jam dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, maka minimal dalam 1 apotek diperlukan 2 apoteker. Ketika seorang apoteker tidak dapat memenuhi kewajibannya di suatu tempat kerja, misalnya di apotek, dia dapat mengangkat apoteker pendamping dan/atau apoteker pengganti maka syarat bahwa ada apoteker di apotek menjadi terpenuhi. Adanya peraturan ini, secara jelas menjelaskan bahwa keberadaan apoteker di apotek adalah mutlak. Bila dikaitkan dengan kode etik apoteker Indonesia pasal 5 : ‚ÄúDi dalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian‚ÄĚ. Bila apoteker tidak hadir di apotek, bisa dikatakan dia melanggar kode etik yaitu mencari keuntungan diri semata dengan mendapat gaji buta. Hal ini sangat bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.

Sebagai profesional yang memiliki kode etik keprofesian yang berperan sebagai ujung tombak dalam rantai pelayanan kesehatan khususnya obat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, maka sudah seharusnya apoteker berada di apotek untuk melakukan pelayanan kefarmasian.

Kesimpulan   

Sebagai profesional yang memiliki kode etik keprofesian yang berperan sebagai ujung tombak dalam rantai pelayanan kesehatan khususnya obat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, maka sudah seharusnya farmasis berada di apotek untuk melakukan pekerjaan kefarmasiannya. Bila kompetensi apoteker digunakan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menjalankan pekerjaankefarmasiaan maka berarti apoteker telah berperilaku sesuai kode etiknya, yang pada akhirnya kualitas hidup pasienlah yang akan meningkat.

Terima Kasih pada :

Farida Munawaroh, Ferawati Claudia Ida,  Isnenia,

Rastria Meilanda, Ingenida Hadning

yang telah menyusun tulisan ini pada tugas mata kuliah

“ETIKA FARMASI”

Magister Manajemen Farmasi

Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta